KEJATI KALTENG OBRAK ABRIK KANTOR DPRD KOTA PALANGKARAYA

Terkait Kasus Korupsi Rp. 2,8 Miliar pada dugaan penyalahgunaan pos anggaran biaya pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran sekretariat DPRD senilai Rp 2.879.250.000 tahun anggaran 2006.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah menyatroni Kantor DPRD Kota Palangka Raya. Tim Pemberantasan tindak pidana korupsi  (tipikir) Kejaksaan Tinggi Kalteng datang mencari dokumen terkait dengan dugaan penyelewengan dana pada pos anggaran biaya pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebesar Rp 2,8 miliar.

Tim pemberantasan Tipikor Kejati Kalteng ini turun dipimpin Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Yuqaiyum Hasib, Jumat (23/1) kemarin, mulai sekitar pukul 08.00-10.30 WIB kantor wakil rakyat terhurmat ini di obrak abrik . Tempat yang jadi sasaran utama adalah ruang Sekwan dan ruang bendahara keuangan.
Dari dua ruang ini tim pemberantasan Tipikor Kejati Kalteng menyita beberapa dokumen berupa kwitansi penyerahan dana kepada sejumlah anggota dewan dan daftar nama-nama penerima dana Rp 2,8 miliar tersebut.
Dalam keterangannya Assisten Pidana Khusus Kejakasaan Tinggi Kalteng, menuturkan kedatangannya bersama tim Tas Tipikor ke kantor DPRD kota dalam rangka menyita dokumen dalam bentuk  surat-menyurat yang berhubungan dengan kasus korupsi di DPRD kota Palangka Raya, tentunya untuk barang bukti yaa. bukan terus di jadikan bungkus kacang..he he

Sebagai info tambahan pemirsa (kayak penyiar tv ya..) saat ini sudah di tetapken dua nama sebagai tersangka, yaitu mantan Sekwan, Beker Simon dan Bendahara Dewan, Khairun Imah, cuman ada yang di sayangkan ternyata….pihak kejati belum menahan kedua tersangka tersebut..(coba maling ayam atau copet udah ancur itu..).

Padahal  bukti-bukti dan keterangan para saksi mengarahkan kepada dua nama tersebut. Sejak kemaren kita sudah menetapkan dua nama tersebut sebagai tersangka, demikan di ungkapkan pihak kejaksaan.

Sampai sekarang sudah 10 anggota DPRD Kota Palangka Raya yang di introgasi,  namun sampai saat ini belum satu nama pun yang di tetapkan sebagai sebagai tersangka. Dari 10 anggota DPRD Kota Palangka Raya tersebut Tiga orang diantaranya, Ketua DPRD Kota, Aries M Narang, Wakil Ketua, masing-masing Yurikus Dimang dan Jamran Kurniawan.

Selanjutnya 15 orang Anggota DPRD Kota Palangka Raya yang belum di periksa akan diperiksa tim pemberantasan Tipikor Kejati Kalteng pada Selasa 27 Januari 2009 Nanti.

Aries M. Narang: Saya Hanya Menjalankan Fungsi Ketua Dewan
Terpisah, Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Aris M. Narang menyatakan bahwa ia tidak bersalah dalam kasus yang merugikan keuangan negara Rp. 2,8 Miliar lebih tersebut.
Kepada media menyampaiakn bahwa “bila ada surat keputusan yang ia tanda tangangi terkait dengan perjalanan dinas dan tugas sejumlah anggota dewan, itu merupakan hasil dari musyawarah dan rapat internal anggota dewan.
”Dari hasil musyawarah dan rapat internal itulah saya mengeluarkan surat tugas kepada anggota dewan. Itu sesuai fungsi saya sebagai ketua dewan, hanya itu peran saya,” katanya, seraya membela diri tidak terlibat kasus dugaan korupsi tersebut.

Dia menambahkan, terkait dengan jadwal dan tugas seluruh anggota DPRD Kota Palangka Raya, semuanya berdasarkan tata tertib dewan dan diputuskan dalam rapat atau musyawarah anggota.
”Kalau tidak ada jadwal kegiatan anggota dewan, dan tidak saya tandatangani surat tugas berarti anggota dewan ini duduk-duduk aja dikantor. Jadi kalau masalah anggaran yang dikeluarkan terkait dengan tugas mereka itu bukan urusan saya,” ucapnya.
Saat ditanya, ketika surat tugas yang ditanda tangani oleh dia sebagai Ketua DPRD Kota Palangka Raya, namun pelaksanaan dilapangan tidak dilakukan. Aries,  justru balik bertanya. ”Siapa yang mengatakan tidak dilaksanakan. Kalau sudah diberi tugas semua dilaksakan?” tandasnya.

Keponakan Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang ini mengakui, bahwa ia sudah diperiksa pda, Selasa 20 januari 2009 lalu oleh Tim Pemberantasan Tipikor Kejati Kalteng selama kurang lebih sembilan jam, mulai dari sekitar pukul 08.00-16.00 WIB. Dalam pemeriksaan tersebut, setidaknya ia diberi pertanyaan kurang lebih 10 pertanyaan.
Untuk Di ketahui Kegiatan fiktif ini dalam laporannya melibatkan seluruh Lurah se-Kota Palangka Raya, namun tidak dilaksanakan oleh anggota dewan, sementara anggaran yang dikeluarkan dari anggaran APBD tahun 2006 tersebut telah dikeluarkan untuk biaya kegiatan yang dimaksud.

1 Response so far »

  1. 1

    nanang said,

    yoa betul sekali brother rano…
    kita semua tahu bahwa, bawahan itu berbuat atas perintah atasan. kalau dalam hal ini terjadi korupsi di DPRD kota, maka yang bertanggungjawab adalah ketua DPRD nya…


Comment RSS · TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: