MODERNITAS DAN ARAH GERAKAN HMI

Arah pergerakan peradaban mengarahkan modernitas memasuki pasca-modernitas. Menurut Anthony Giddens (2004), alih-alih memasuki pascamodernitas, kita bergerak ke dalam suatu periode dimana berbagai konsekuensi-konsekuensi modernitas semakin radikal dan teruniversalkan dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Di luar batas modernitas, demikian Giddens mengklaim, kita dapat mempersepsikan kontur suatu tatanan baru dan berbeda, yang “pascamodren”; namun cukup berbeda dengan yang pada saat ini disebut banyak orang dengan “pascamodernitas”.

Modernisme yang menjadi ciri dari modernitas adalah fase sejarah dunia yang paling akhir ditandai dengan kepercayaaan terhadap sains, perencanaan, sekulerisme dan kemajuan (Akbar S. Akhmed, 2003, sebagaimana dikutip oleh A. Qodri Azizy dalam Melawan Globalisasi). Jika dilihat asumsi-asumsinya modernitas dibangun dengan asumsi-asumsi filosofis bahwa pengetahuan senantiasa bersifat objektif, netral, bebas-nilai dan terhadap realitas pengetahuan itu positif, gamblang dan jelas (distinctive). Selain itu modernitas tersebut memiliki asumsi bahwa manusia merupakan subjek sedangkan objeknya adalah alam, juga manusia itu adalah pelaku serta penggerak sejarah dan karenanya memegang kendali atas perubahan sosial, politik, ekonomi, dan aspek-aspek kehidupan lainnya. Dalam asumsinya yang lain, modernitas menempatkan rasio dan akal budi sebagai otoritas satu-satunya yang memiliki kebenaran tak tergugat. Dan puncak dari kesemuanya pada akhirnya modernitas mereduksi ilmu pengetahuan menjadi sekedar metode ilmiah saja.

Peradaban modern lahir dari penolakan terhadap mitos dengan pengedepanan rasionalisme. Namun reduksi ilmu pengetahuan menjadi sekedar metode ilmiah telah mengantarkan modernitas menjadi pemuja mitos baru. Dari situ tercipta keilmuan positivistik yang bersamaan dengan tumbuhnya masyarakat industri melahirkan kemelut modernitas, ditandai dengan lahirnya manusia satu dimensi (meminjam istilah Herbert Marcuse). Dalam peradaban yang dibangun itu segala segi kehidupannya diarahkan pada satu tujuan yakni keberlangsungan dan peningkatan sistem yang telah ada, yaitu sistem kapitalisme. Masyarakat tersebut pun bersifat represif dan totaliter, karena pengarahan pada satu tujuan itu berarti menyingkirkan dan menindas dimensi-dimensi lain yang tidak menyetujui atau tidak sesuai dengan sisten tersebut. (J. Sudarminto, 1981 dalam Manusia Multi Dimensional; M Sastrapratedja, Ed)

Tanpa mengabaikan beberapa perkembangan yang telah dicapai peradaban modern, kesadaran akan fenomena modernitas tersebut dalam HMI memunculkan visi pembebasan yang kemudian diimplementasikan dalam berbagai aktivitas gerakan HMI. Adapun perjuangan yang diamanatkan konstitusi HMI, peran HMI sebagai alat perjuangan sampai saat belum terimplementasi secara sadar oleh kader HMI, peran dan fungsi HMI sebagai organ perjuangan dan kaderisasi sesungguhnya merupakan usaha yang merangkum dua tipologi gerakan HMI yang tak boleh terhenti pada tataran wacana. Belajar dari Muhammad SAW yang memulai rekayasa peradaban dimulai dari revolusi kesadaran di Gua Hira, penanaman pola arah perjuangan dan perkaderan HMI diharapkan merupakan pembangunan kesadaran individu kader dan masyarakat luas demi mewujudkan tatanan masyarakat baru yang diridloi Allah SWT.

Revolusi kesadaran tersebut memiliki beberapa aspek yang menjadi basis perjuangannya, dan dalam perkaderan HMI, aspek mendasar yang diperkuat adalah intelektualisme. Penguatan intelektualisme tersebut bersamaan dengan pembangunan kepribadian serta peningkatan kemampuan kader dalam mengkonstruksi gagasannya. Adapun pengkonstruksian gagasan tersebut dilakukan melalui pemetaan yang tepat antara kekuatan dan peluang di satu sisi dengan kelemahan dan tantangan di sisi lain, dan karena itu diharapkan gagasan tersebut bisa dipraksiskan.

Jika disimak dalam tujuan HMI, masyarakat yang dicitakan dapat dipahami dari frasa masyarakat adil makmur yang dirhoi Allah SWT merupakan cita terwujudnya tatanan masyarakat ideal, yang tidak ada pemisahan antara adil dan makmur, karena keadilan dan kemakmuran harus dicapai dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan begitu konsepsi pembentukan masyarakat berkeadilan dalam tema ini sesungguhnya merupakan turunan dari usaha mencapai konsepsi masyarakat yang dicitakan HMI tersebut. Yaitu, perjuangan untuk mencapai kondisi masyarakat cita indonesia atau dengan makna lain baldatun thayibatun warabbun ghofur.

Belajar dari terlalu abstraknya gagasan masyarakat sipil yang menyembunyikan berbagai dominasi dari kelas penindas yang jumlahnya segelintir terhadap mayoritas kelas tertindas, masyarakat berkeadilan yang dimaksud haruslah memiliki visi pembebasan terhadap segala bentuk penindasan. Visi itulah yang membedakan dengan konsepsi masyarakat sipil—yang menurut Henri Veltmeyer dan James Petras (2002)—produk kaum neoliberal. Visi itu pula yang akan terus menjadi nilai dasar per­juangan kader HMI dan melalui berbagai model, visi itu diimplementasikan menjadi gerakan intelektual, gerakan sosial, dan gerakan perkaderan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: